bangku-sekolah

Beberapa hari lalu Bandung dihebohkan dengan berita aksi sang walikota yang memecat 9 kepala sekolah SD dan SMP negeri. Alasannya mereka terbukti melakukan pelanggaran berat kategori pungli. Sedangkan untuk sekolah-sekolah SMA, sehubungan dengan pengalihan kewenangan kepada pemerintah provinsi mulai tahun 2017 , maka Emil merekomendasikan pemecatan 5 kepala sekolah SMA yang terbukti bersalah kepada gubernur Jabar, Aher.

Sedangkan 5 orang kepala sekolah SD lainnya hanya diberikan sangsi skorsing selama 3 bulan dan penangguhan kenaikan pangkat. Perbedaan sangsi ini berdasarkan seberapa berat pelanggarannya.

Mirisnya sekolah-sekolah yang terindikasi melakukan kegiatan pungli ini adalah sekolah-sekolah yang notabene termasuk sekolah favorit yang banyak diminati.
Mungkin ini juga salah satu pemicunya, ‘banyak diminati’.

Banyak peminat maka akan melahirkan banyak permintaan, ada permintaan maka ada penawaran. Memang sudah bukan rahasia lagi, jika dari tahun ke tahun pasca PPDB akan marak bisnis bangku siluman di sekolah-sekolah, tawar menawar pun terjadi, sampai harga ‘sekian’ disepakati.

Teringat bungsuku yang bercerita di hari ke empat masa MPLS tentang teman SDnya yang tiba-tiba muncul dan sekelas dengan dirinya, padahal namanya tidak tercantum dalam web PPDB sebagai siswa yang diterima di sekolah itu. Beberapa hari kemudian si bungsu kembali menceritakan bertambah satu lagi teman SDnya yang kini juga jadi teman sekelasnya.
Itu baru di kelasnya, belum lagi di kelas lain.

Biaya yang dikeluarkan untuk dapat mengisi bangku siluman ini umumnya di angka 8 digit. wow….. bisa dibayangkan di setiap awal tahun ajaran berapa keuntungan yang berhasil diraup dari penjualan bangku siluman ini? Kemana dananya mengalir? wallahualam…..

Namun mengenai siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab dalam masalah bangku siluman ini tidak semua orang sepakat, karena menurut pengakuan beberapa kepala sekolah yang tengah terjerat masalah ini, mereka melakukan itu semata karena merupakan perintah dari Kepala Dinas Pendidikan, Elih Sudia Permana.

Sementara dari berita yang beredar, sangsi yang dikenakan kepada Kadisdik ini hanya berupa teguran keras karena dianggap gagal mengawal dan mengeksekusi aturan PPDB 2016. Lantas ketika para kepsek yang dikenai sangsi pemecatan ini menyuarakan bahwa mereka merasa mendapat perlakuan tidak adil, akankah Pak wali kemudian meningkatkan sangsi juga bagi kadisdik ‘nakal’ itu? kita ikuti saja perkembangan berikutnya.

Advertisements

2 thoughts on “Bangku Siluman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s